Kubu Prabowo-Sandi terus menerus menuduh penyelenggara Pemilu melakukan kecurangan. Namun, selain tak terbukti, tuduhan tersebut juga mengandung logika yang sesat pikir.
Pasalnya, di balik tuduhan itu terdapat asumsi bahwa KPU dan Bawaslu bekerja sebagai bagian dari pemerintah. Wacana ini terus digelorakan untuk menggiring opini seolah-olah capres petahana Jokowi-Maruf Amin itu menang dengan cara yang curang.
Tuduhan ini tentu saja salah kaprah dan tidak berdasar. Apalagi bila merujuk faktor historis dari pembentukan KPU dan jajaran di bawahnya.
Perlu diketahui, KPU hingga jajaran KPPS Pemilu 2019 bukanlah bagian dari pemerintah. Secara struktural, mereka adalah lembaga negara yang berada di luar pemerintahan.
Pemungutan suara di lapangan sendiri dilakukan oleh KPPS, yang diatur dalam Pasal 59 UU No 7/2017 (UU Pemilu). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS dan telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
Artinya bahwa KPPS bisa berisi orang-orangnya 01 dan bisa juga berisi orang-orangnya 02, dan keduanya punya peluang untuk berbuat curang. Jadi tuduhan kalau kecurangan itu hanya dilakukan oleh kubu 01 jelas tak masuk akal.
Buktinya, lihat saja berita-berita kecurangan di lapangan. Harus diakui bahwa hal itu dilakukan oleh kedua kubu.
Sementara pada Pasal 22-26 UU Nomor 7/2017 diatur mengenai pemilihan Komisioner KPU di DPR yang berasal dari usulan tim seleksi yang pesertanya adalah anggota masyarakat Warga Negara Indonesia.
Nah, secara historis kenyataannya mayoritas komisioner KPU itu justru diusulkan partai-partai yang kini ada di kubu paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Sebagaimana diketahui, 5 orang dari 7 orang komisioner KPU-RI yang ada sekarang ini adalah usulan dari Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat, sehingga tidak ada alasan bagi kubu 02 untuk mencurigai kinerja KPU RI. Hal itu karena para komisioner itu merupakan pilihan mereka sndiri.
Isu kecurangan yang disampaikan kubu 02 sudah dirancang sedemikian rupa agar publik percaya bahwa kekalahan mereka itu karena permainan kubu 01 dan KPU. Padahal peluang kecurangan paling besar berada di kubu 02 dengan 5 Komisioner KPU merupakan usulan dari kubu 02.
Bahkan, salah satu Komisioner KPU memiliki hubungan darah dengan anggota BPN 02. Yaitu, komisioner KPU Ilham Saputra ternyata merupakan adik kandung dari anggota BPN Prabowo-Sandi, Yuga Aden.
Dengan begitu, adanya isu kecurangan ini secara gamblang menunjukkan BPN 02 tidak legowo menerima kekalahan. Mereka berupaya mengintimidasi KPU, yang notabene "lebih dekat" dengan kubunya 02.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar