Strategi Pajak Prabowo-Sandi Keblinger dan Bakal Kurangi Penerimaan Negara

Rabu, 17 April 2019

Reformasi pajak ala Prabowo dinilai bakal membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pada penerimaan negara dari pajak. Hal ini berdasarkan penilaian Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Capres dan Cawapres Nomor Urut 02 tersebut berencana menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dengan tujuan mengurangi beban masyarakat oleh pajak. Serta, menaikkan pajak penghasilan (PPh) badan dari saat ini 25 persen untuk meningkatkan investasi.

Rencana itu disampaikannya Prabowo-Sandi saat debat terakhir Pemilihan Presiden 2019 yang digelar pada Sabtu (13/4).

Adanya rencana kenaikan PTKP itu bakal membuat penerimaan dari negara turun. Akibatnya, bisa mempengaruhi pembangunan di dalam negeri. Saat ini batasan penghasilan PTKP sebesar Rp 4,5 juta.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada Februari, pajak berkontribusi paling tinggi atau 74,03 persen dari penerimaan negara periode tersebut sebesar Rp 217,2 triliun.

Menurut JK, jika kebijakan itu diterapkan secara serampangan maka penerimaan negara kurang. Hal ini berpotensi menyebabkan progress pembangunan turun.

Jusuf Kalla melihat, relaksasi pajak yang akan dilakukan Prabowo dapat membebani defisit APBN dalam jangka pendek. Semakin tinggi defisit, maka pemerintah tidak bisa melakukan kebijakan belanja yang jor-joran.

Dengan begitu, dapat dikatakan Prabowo-Sandi tak membawa kebijakan yang benar, hanya berdasarkan ambisi dan kepentingan meraup suara saja. Ia menawarkan kebijakan yang serampangan dan tanpa kajian, sehingga bisa merugikan masyarakat secara luas.

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. Ringkasan Fakta.
Design by Sheila Wowor - Distributed By Blogger Templates
Creative Commons License