Diakui atau tidak, ada peran dominan Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam penyelenggaraan Ijtima Ulama III baru-baru ini. Imam Besar FPI itu diduga kuat menjadi dalang provokasi atas isu kecurangan yang diangkat oleh para ulama.
Ijtima Ulama III sendiri membahas pandangan-pandangan untuk menyikapi hasil pilpres 2019 ini. Diharapkan, acara tersebut menghasilkan rekomendasi dari para ulama terkait pilpres 2019.
Dalam momen tersebut, HRS berusaha mempengaruhi ulama dalam penyelenggaraan pemilu 2019 yang dianggap memiliki banyak kecurangan. Masalahnya tuduhan tersebut tanpa diikuti dengan data yang valid dan berdasarkan pada kenyataan.
Arahan dari HRS itu lebih merujuk pada upaya delegitimasi proses Pemilu 2019 dengan melibatkan unsur agama atau politik identitas.
Dengan melibatkan unsur agama untuk manuver politik, maka para ulama yang tergabung dalan GNPF-U itu secara langsung telah memecah belah persatuan umat agama. Semua itu dilakukan hanya demi kepentingan politik yang sempit untuk berkuasa.
Padahal, beberapa fatwa mereka sangat berimbas pada sendi-sendi kehidupan bangsa, termasuk dalam persatuan dan kesatuan kehidupan bernegara.
Pada dasarnya, Ijtima Ulama itu sudah tak perlu dilaksanakan lagi. Hal itu karena hanya merupakan kepentingan sejumlah pihak, khususnya kubu Prabowo-Sandi, yang dibungkus dengan dalih agama saja.
Saat ini, kubu Paslon 02 sedang membuat narasi bahwa ketika calon yang diusungnya kalah, maka satu-satunya jalan untuk membuka jalur kekuasaan itu adalah mendelegitimasi peran penyelenggara pemilu, yaitu KPU.
Kehadiran ulama-ulama itu sejak awal memang bersifat bias politik, karenanya dengan sengaja bermain-main di politik agama. Mereka menjual agama kepada para pemilih.
Ijtima Ulama tersebut tak ubahnya adalah kegiatan politik yang berbaju agama. Terlihat jelas dengan tidak mengakui kekalahan versi hitung cepa, menuding adanya kecurangan, delegitimasi KPU, meminta pemilu ulang, hingga puncaknya meminta Jokowi-Maruf Amin didiskualifikasi dari Pilpres 2019.
Inilah sebuah paradoks itu, dimana di satu sisi mendelegitimasi KPU, namun di sisi lain meminta KPU dan Bawaslu untuk mendiskualifikasi Jokowi-Maruf. Logikanya kalau ada Pemilu ulang maka dianggap calonnya tetap. Sesat pikir seperti ini yang terus menerus disebarluaskan oleh kubu Prabowo-Sandi.
Dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, maka adanya fatwa dari Ijtima Ulama III itu tidak wajib diikuti. Alasannya jelas, karena prosesnya cacat hukum agama dan cacat hukum sosial.
Karena bila benar itu sebuah Ijtima Ulama yang sesungguhnya, maka harusnya mengundang dan melibatkan seluruh umat Islam. Namun faktanya tak semua umat Islam setuju dengan kegiatan tersebut.
Di sisi lain, ruang lingkup Ijtima Fatwah Ulama yang mesti ditaati itu harus berkaitan dengan perihal agama, sedangkan di luar domain agama maka tidak terkategorikan sebagai Ijtima’.
Pun demikian dengan Ijtima Ulama yang diselenggarakan Rizieq Shihab dkk itu. Fatwa-fatwa mereka bukanlah yang berusaha menerangi umat Islam, tetapi justru hanya menghasilkan pengkotak-kotakan umat Islam di Indonesia.
Oleh karena itu, mari kita berpikir waras dalam beragama. Karena pikiran dan akal sehat itu merupakan syarat wajib kita beragama, bukan "saklek" pada dogma yang belum tentu benar. Fatwa Ijtima Ulama III itu contohnya.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar