Pihak kepolisian tak mengizinkan adanya aksi demonstrasi dalam bentuk apapun di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi baik sebelum maupun setelah putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
Bahkan, Polri mengancam akan membubarkan paksa bila masyarakat tetap menggelar unjuk rasa tersebut.
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Larangan ini ditujukan untuk menjaga kondusivitas masyarakat dalam dinamika politik akhir-akhir ini.
Saat ini, Kapolri telah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan mempersiapkan 45 ribu pasukan untuk mengamankan MK. Jika ada kelompok yang memaksa melakukan unjuk rasa di depan MK akan dibubarkan.
Bagi kita, larangan dari Kapolri di atas cukup masuk akal. Karena setiap unjuk rasa harus menaati aturan. Hal itu untuk menghindari adanya tindakan anarkistis yang berujung mengganggu kepentingan publik.
Nah, adanya unjuk rasa menjelang pembacaan putusan sengketa Pemilu di MK itu dikhawatirkan daat meningkatkan eskalasi masyarakat. Inilah yang tak kita inginkan bersama.
Masyarakat sangat mendukung keputusan Kapolri di atas. Jangan sampai proses demokrasi kita dirusak oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
Apapun keputusannya nanti, kita harus menerimanya dengan lapang dada dan legawa. Inilah ciri dari kehidupan demokrasi yang selangkah lebih maju.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar