Inefisien dan buang-buang uang. Mungkin dua kosa kata itu cukup untuk menggambarkan keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.
Pasalnya, anggaran untuk tim ini tak tanggung-tanggung besarnya. Pada APBD 2019, anggaran untuk TGUPP mencapai sebesar Rp 19,88 miliar.
Anggaran itu bisa dilihat di situs web apbd.jakarta.go.id dalam kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Gaji untuk anggota TGUPP pun terlihat sangat besar. Misalnya, Anggota grade 1 mendapatkan gaji Rp 31,7 juta untuk sembilan orang, dikali 13 bulan, totalnya menjadi Rp 3,7 miliar.
Kemudian, masing-masing ketua bidang yang jumlahnya lima orang mendapat gaji Rp 41,2 juta dengan total Rp 2,6 miliar. Sedangkan, untuk ketua TGUPP keseluruhan menerima gaji Rp 51,5 juta dengan total Rp 670 juta untuk 13 bulan.
Besarnya gaji dan anggaran untuk anggota TGUPP itu sayangnya tak diikuti dengan kinerja nyata. Hingga kini, publik tak mengetahui hasil kerjanya, juga dengan perubahan yang dibuat dengan adanya tim tersebut.
Singkat kata, tim TGUPP yang sedianya bisa membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam melaksanakan pembangunan wilayah, namun justru menjadi beban karena kinerjanya tak dapat kita terima hingga saat ini.
Keberadaan tim TGUPP justru malah menambah beban sang Gabener dalam melaksanakan tugas.
Oleh karena itu, kita sangat menyayangkan adanya TGUPP yang tak memiliki taring dalam membantu kinerja Gubernur tersebut.
Tak ada satupun provinsi di Indonesia yang Gubernurnya alay minta didampingi TGUPP sebanyak itu. Apalagi dengan anggaran sebesar itu.
Toh, kinerjanya tak bisa diaudit dan kerjanya sama-sama menata kata. Bukankah itu hanya bagi-bagi kursi kekuasaan saja untuk para pendukungnya lalu?
Inilah akibatnya bila kita memilih pemimpin yang tak kredibel. Hanya berdasarkan sentimen agama, tanpa diikuti dengan kapasitas nyata.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar