Kerusuhan yang terjadi Papua selama ini tak terlepas dari beredarnya informasi hoaks di media. Banyak kabar sesat yang mengiringi isu Papua saat ini.
Menteri Kominfo Rudiantara menyebutkan ada sekitar 500 ribu URL atau alamat situs yang terdeteksi menyebar hoaks.
Kabar sesat itu diduga untuk memperkeruh kondisi di Papua dan Papua Barat saat ini. Karena kontennya tidak hanya berita bohong, tapi juga menghasut dan mengadu domba.
Karena itulah sampai sekarang kata Menkominfo, pihaknya belum memulihkan akses internet di kedua provinsi tersebut untuk meredam konflik yang lebih luas dan lebih parah.
Kondisi di atas membuktikan bahwa memang ada upaya adu domba di tengah gelombang demonstrasi di Papua yang memanas belakangan ini.
Dan, adu domba itu diedarkan melalui hoaks untuk mengacaukan informasi tentang kondisi masyarakat Papua.
Nah, kebijakan Pemerintah membatasi layanan internet di Papua dan Papua Barat atau wilayah konflik bertujuan baik untuk membatasi penyebaran hoaks dan provokasi dari kelompok kepentingan yang ingin memanfaatkan situasi untuk memecah belah NKRI.
Kita berharap pemerintah dapat mengatasi pelik di Papua ini. Masyarakat juga sebaiknya turut menyadari kondisi genting yang terjadi di Papua.
Kebijakan untuk membatasi internet di sana memiliki konteks yang jelas, yakni untuk menjaga wilayah itu dari upaya adu domba melalui informasi hoaks di media sosial.
Kita selayaknya mendukung kerja-kerja pemerintah dan seluruh pihak untuk meredam konflik di Papua.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar