Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan aksi penolakan Revisi Undang-Undang (UU) No. 30 Tahun 2002 tentang KPK di gedung Merah Putih. Kali ini, pegawai menggelar aksi dengan cara menutup logo KPK.
Penutupan logo KPK itu merupakan aksi simbolik untuk menunjukan keprihatinan ke publik. Tujuannya tentu untuk menarik simpati publik.
Ada apa dengan aksi para pegawai tersebut? Mengapa mereka begitu ngotot untuk menolak revisi UU KPK?
Kita sebenarnya agak prihatin dengan aksi para karyawan KPK tersebut. Mereka menggelar aksi penutupan logo KPK dengan kain hitam bertujuan menarik simpati publik agar kasihan terhadap KPK atas usulan revisi UU KPK.
Di balik aksi itu sebenarnya semakin menguatkan dugaan bahwa KPK sangat takut kehilangan kebebasan untuk menyadap dan kewenangan lainnya yang sudah terlanjur kebablasan.
Diakui atau tidak, aksi tersebut telah mencoreng nama KPK sendiri dan menunjukkan KPK sebagai lembaga yang anti kritik, anti terhadap evaluasi, anti untuk diatur oleh negara untuk menjadi lembaga yang lebih baik dalam pemberantasan korupsi.
Aksi tersebut juga memperlihatkan pegawai KPK merupakan gerombolan liar yang tidak mau diatur. Padahal revisi UU KPK ditujukan untuk memperkuat KPK.
Kita menilai aksi penutupan logo KPK dengan kain hitam adalah aksi berlebihan. Seharusnya tidak seperti itu sebuah lembaga negara menggelar aksi protes.
Selama ini, sudah sangat lama KPK menjadi lembaga super power, namun masih banyak kasus yang belum terselesaikan dan tanpa deadline yang jelas. Hal ini menguatkan dugaan adanya tebang pilih kasus yang ditangani oleh KPK.
Mari kita kritis dalam melihat dinamika isu revisi UU KPK ini. Mereka yang menolak revisi ini pastinya memiliki kepentingan yang belum terungkap di publik.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar