Ingin Kuatkan Lembaga, Pembahasan Revisi UU KPK Tunggu Surat Presiden

Senin, 09 September 2019

Wacana mengenai revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat ramai dibicarakan publik. Kondisi itu diawali dari Sidang Pleno DPR RI yang menyetujui adanya usulan revisi produk hukum tersebut.

Meski demikian, anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengakui bahwa tanpa adanya surat presiden (Surpres), maka rencana revisi UU KPK itu tidak mungkin direalisasikan.

Artinya, saat ini rencana revisi UU KPK itu sangat tergantung pada keputusan Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, DPR menghormati apa pun keputusan Presiden Joko Widodo, meski nantinya presiden menolak mengeluarkan Surpres tersebut.

DPR menawarkan revisi UU tentang lembaga anti rasuah sebagai kewajiban moral dan konstitusional untuk memperkuat KPK.

Sehingga, jika Presiden Jokowi segera mengeluarkan Surpres dalam waktu dekat ini, maka DPR akan segera membahas dan mengesahkan RUU tersebut.

Posisinya saat ini, RUU KPK berawal dari inisiatif DPR, dan saat ini masih menunggu Surpres Jokowi untuk pembahasan lebih lanjut.

Yang jelas, pembahasan revisi UU KPK ini memiliki niat dan tujuan yang baik. Yaitu, untuk menguatkan lembaga negara yang memiliki fungsi dalam pemberantasan korupsi. Bukan malah untuk melemahkannya.

Kita harus memahami konteks dan alasan dari revisi UU tersebut dengan sepenuhnya. Bukan hanya sekadar mendengar informasi dari media sosial, yang kadang tidak benar dan menyesatkan.

Mari kita pahami bareng-bareng.

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. Ringkasan Fakta.
Design by Sheila Wowor - Distributed By Blogger Templates
Creative Commons License