Pengamat Sontoloyo, Isu Politik Semakin Liar Menjelang Pembentukan Kabinet

Senin, 14 Oktober 2019

Dinamika politik menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden mulai "memanas". Kasak-kusuk para politisi agar mendapatkan posisi dan jabatan membuat berbagai isu politik menjadi liar.

Termasuk serangan kepada Presiden Jokowi terkait dengan komposisi kabinet. Banyak 'nyinyiran' yang diarahkan kepadanya terkait dengan pemilihan menteri.

Seperti baru-baru ini, pengajar politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun meragukan jajaran bakal menteri kabinet kerja jilid II Presiden Joko Widodo memiliki integritas. Pasalnya, pola rekrutmen kabinet tersebut jauh berbeda dengan 2014 silam.

Pola rekrutmen untuk menyusun kabinet kerja pada 2014 dinilai lebih baik lantaran terdapat beberapa tahapan untuk menyeleksi menteri. Misalnya, kata dia, mengenai keterlibatan KPK untuk melihat rekam jejak calon menteri.

Isu seperti ini ditengarai memiliki kepentingan politis di belakangnya. Mungkin ada keinginan dari satu kelompok untuk menguatkan daya tawarnya.

Yang jelas, sah-sah saja jika pengamat sosial politik UNJ itu mengeluarkan pernyataan demikian, namun bukan menjadi rujukan atau patokan baku yang menunjukkan kualitas kabinet Presiden Jokowil jilid kedua.

KPK bukanlah lembaga yang lebih tinggi dari Presiden, sehingga tidak ada keharusan menanyakan kelayakan seseorang menjadi Menteri. Apalagi, KPK saat ini tidak independen dan bekerja buruk memberantas korupsi.

Pemilihan menteri adalah hak preogatif Presiden. Keputusannya mutlak di tangan Jokowi, bukan di KPK atau lembaga lainnya.

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 
Copyright © 2015. Ringkasan Fakta.
Design by Sheila Wowor - Distributed By Blogger Templates
Creative Commons License