Protes keras harus dihadapi kubu Prabowo-Sandi dari para ahli yang dikutip pendapatnya dalam materi gugatan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu ahli yang protes itu adalah Guru Besar Hukum University of Melbourne, Australia, Tim Lindsey.
Ia menyampaikan protes kepada tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena serampangan dalam mengutip artikelnya. Salah satu yang fatal adalah dirinya tidak pernah menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) otoriter.
Perlu diketahui, artikel tentang Jokowi itu ditulis pada tahun 2017. Dalam artikel tersebut, Lindsey tidak pernah mengatakan Jokowi otoriter seperti klaim tim hukum Prabowo. Ia juga tidak pernah menyebutkan ada kecurangan dalam pemilu.
Lindsey menyebut tim hukum Prabowo-Sandi menggunakan artikelnya di luar konteks, sehingga tidak bisa menjadi referensi bagi argumen mereka dalam sidang sengketa Pilpres 2019. Selain itu, kata Lindsey, tim hukum Prabowo tidak meminta izin untuk mengutip artikelnya.
Dalam keterangannya, Lindsey menegaskan bahwa dirinya tak ada urusan apapun dengan Pilpres di Indonesia. Ia juga tak terkait dengan gugatan Prabowo-Sandi.
Bila melihat kasus tersebut bisa dikatakan bahwa tindakan tim Prabowo-Sandi ini tergolong dalam kategori penipuan dan atau pemalsuan. Karena selain tidak sesuai konteks, pendapat ahli itu sekaligus dipelintir dengan mengubah dan menambah dari bentuk aslinya.
Terkait ini, BPN kemungkinan akan kembali melakukan strategi cuci tangan seperti yang terjadi pada kasus-kasus sebelumnya.
Prabowo yang sebelumnya dieluk-elukan, bisa jadi sejurus kemudian dilupakan gara-gara salah langkah, namun terlanjur basah karena sudah merambah menjadi buah bibir di berbagai kalangan. Dia yang menabar kebohongan pasti akan tertimpa kehinaan.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar