Selama ini, tuduhan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) selalu digembar-gemborkan oleh kubu Prabowo-Sandi. Hal itu termasuk yang menjadi pokok permohonan dalam sidang pendahuluan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.
Langkah ini dinilai tidak tepat oleh pakar hukum tata negara Universitas Padjajaran, Indra Perwira. Ia menilai seharusnya Tim Hukum Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa memaparkan bukti-bukti adanya dugaan penggelembungan suara di berbagai daerah.
Langkah itu, jauh lebih baik dilakukan daripada hanya mengatakan adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan pasangan Jokowi-Ma'ruf secara TSM.
Menurut pakar hukum tersebut, seharusnya kubu Prabowo-Sandi membuktikan adanya dugaan kecurangan Pemilu yang dilakukan KPU di daerah mana saja, lalu meminta penghitungan suara ulang.
Karena kesalahan itu bisa disebabkan berbagai sebab seperti salah memasukan data, salah hitung, atau sengaja dicurangi.
Perlu diketahui, tuduhan adnaya kecurangan TSM itu sulit untuk dibuktikan. Dalam pembuktiannya, terstruktur itu harus mengacu adanya komando dari atas, sistematis itu ada pola, dan massif itu dilakukan di 50 persen daerah.
Untuk membuktikan itu, kemungkinan besar kubu Prabowo-Sandi tak akan mampu.
Oleh karena itu, Prabowo seharusnya tidak mengangkat isu kecurangan TSM dalam gugatan ke MK. Karena selain itu susah dibuktikan, juga bisa menjadi senjata makan tuan, sekaligus jebakan.
Kemungkinan besar kubu Prabowo-Sandi akan mengulangi kekalahan yang sama pada 2014 lalu. Sebaliknya, putusan MK akan memenangkan kembali Jokowi.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar